Laporan Warga terhadap PT Rayon Utama Makmur (RUM) dan PT Pajitex atas Dugaan Pencemaran Lingkungan di Sukoharjo dan Pekalongan

Lesson learn yang dapat diambil dari kasus pencemaran lingkungan oleh PT RUM dan PT Pajitex adalah sebagai berikut.

Pertama, mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat menjadi jalan efektif bagi warga terdampak pencemaran industri untuk memperoleh keadilan, meski membutuhkan waktu yang sangat panjang, dalam kasus ini lebih dari tujuh tahun sejak pencemaran pertama dilaporkan hingga putusan kasasi Mahkamah Agung.

Kedua, sanksi administratif yang dijatuhkan sejak dini namun tidak diikuti pengawasan berkelanjutan terbukti tidak cukup untuk menghentikan pencemaran yang berlangsung bertahun-tahun, sehingga diperlukan mekanisme pemantauan kepatuhan yang lebih konsisten pasca-sanksi.

Ketiga, kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan dugaan pencemaran lingkungan, sebagaimana dialami warga Pekalongan, merupakan pola berulang yang mengancam ruang partisipasi publik dalam pengawasan lingkungan dan memerlukan perhatian khusus dari lembaga hak asasi manusia maupun aparat penegak hukum.

Keempat, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak otomatis berarti pemulihan hak masyarakat berjalan secara nyata; upaya hukum lanjutan oleh korporasi seperti gugatan perlawanan menunjukkan pentingnya pengawalan proses eksekusi putusan agar hak masyarakat benar-benar terpenuhi di lapangan.

Perkembangan terbaru terjadi pada 29 Januari 2026, ketika Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan gugatan perlawanan (verzet) yang diajukan PT RUM batal demi hukum karena perusahaan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.

Putusan ini memperkuat putusan sebelumnya dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan No. 4441 K/PDT/2024 yang menyatakan PT RUM melakukan perbuatan melawan hukum akibat pencemaran udara dan air yang merugikan 185 warga Nguter, Sukoharjo. Dalam putusan tersebut, perusahaan diwajibkan:

• membayar ganti rugi kepada warga terdampak; 

• serta melakukan pemulihan lingkungan. 

Meski PT RUM sempat mengajukan upaya hukum untuk menunda pelaksanaan putusan, putusan terbaru PN Sukoharjo menegaskan bahwa kewajiban perusahaan tetap berlaku dan mengikat. Hingga saat ini, warga dan tim kuasa hukum masih terus mengawal proses eksekusi putusan untuk memastikan pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat.