Pendudukan Kawasan Hutan Lindung Oknum DPRD Sulsel

Proses hukum terhadap laporan ini berjalan melalui beberapa tahap. Pada 28 Desember 2021 dan 23 Februari 2022, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan memanggil WALHI Sulawesi Selatan sebagai pihak pelapor untuk memberikan klarifikasi atas temuan yang disampaikan. Laporan Polisi resmi kemudian diterbitkan pada 11 Maret 2022, dan status penanganan kasus dinaikkan ke tahap penyidikan pada 14 Maret 2022. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, JS resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Agustus 2022.

JS mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makale, Toraja Utara, pada 8 Agustus 2022 untuk menggugat status tersangkanya, namun mencabut sendiri permohonan tersebut pada sidang 22 Agustus 2022, sehingga hakim menyatakan perkara praperadilan dicabut. Pada tanggal yang sama, berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan tahap satu, namun proses ini mengalami kemandekan tanpa kejelasan hingga akhir Oktober 2022, yang memicu WALHI Sulawesi Selatan secara berulang mendesak Kejaksaan Tinggi untuk mempercepat penanganan perkara.

Pada 27 Desember 2022, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menghentikan penanganan kasus ini dengan alasan kawasan hutan tersebut belum memiliki tapal batas yang definitif, meskipun SK Menteri LHK Nomor 362 Tahun 2019 telah menetapkan kawasan Pongtorra sebagai hutan lindung. WALHI Sulawesi Selatan menilai penghentian kasus ini janggal dan mengusulkan upaya praperadilan untuk membuka kembali perkara dengan bukti baru, namun status kasus tetap dinyatakan dihentikan.